BIMTEK KEUANGAN

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – T empat

Dengan Hormat,

Pusat Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP), menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop di beberapa Kota besar di seluruh Indonesia, Beberapa Materi Bimtek ataupun Diklat Keuangan dapat dipilih oleh para calon peserta, sbb :

Bimtek Keuangan

  1. Bimtek Keuangan Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP;
  2. Bimtek Keuangan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
  3. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda;
  4. Bimtek Keuangan Tentang Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  5. Bimtek Keuangan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  6. Bimtek Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;
  7. Bimtek Keuangan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
  8. Bimtek Keuangan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  9. Bimtek Keuangan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Bimtek Keuangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

Bimtek Keuangan

  1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD;
  2. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
  4. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014;
  6. Bimtek / Diklat Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  8. Meknisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010;
  9. Aspek Akuntansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Bimtek Keuangan Mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

Bimtek Keuangan

  1. Implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK Nomor 165 Tahun 2014;
  2. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013;
  3. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah sesuai PP Nomor 10 THN 2011 Serta Mekanisme Pengelolaan Hibah sesuai PMK Nomor 191/PMK.05/2011;
  4. Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah;
  5. Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008;
  6. Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018;
  7. Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  8. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara;
  9. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
  10. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Bimtek Keuangan

  1. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan OPD;
  2. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah;
  3. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah;
  4. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK;
  5. Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda;
  6. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja;
  7. BPeningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  8. Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008;
  9. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
  10. Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah;

Bimtek Keuangan

  1. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  2. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara;
  3. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja OPD dan RKPD;
  4. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
  5. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011;
  6. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara;
  7. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014;
  8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK );
  9. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011;
  10. Bimtek Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD;

Bimtek Keuangan

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang keuangan.

Atas perhatiannya PDK-KP mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN MARET


Rabu - Kamis

06 - 07  Maret 2019


Rabu - Kamis

13 - 14  Maret 2019


Rabu - Kamis

20 - 21  Maret 2019


Rabu - Kamis

27 - 28  Maret 2019


Peserta dapat Request Tanggal, Materi dan Lokasi Bimtek

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN APRIL


Rabu - Kamis

03 - 04  April  2019


Rabu - Kamis

10 - 11  April  2019


Rabu - Kamis

17 - 18  April  2019


Rabu - Kamis

24 - 25  April  2019


Peserta dapat Request Tanggal, Materi dan Lokasi Bimtek

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN MEI


Rabu - Kamis

01 - 02  Mei  2019


Rabu - Kamis

08 - 09  Mei  2019


Rabu - Kamis

15 - 16  Mei  2019


Rabu - Kamis

22 - 23  Mei  2019


Rabu - Kamis

29 - 30  Mei  2019

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Arifin  :  0812 808 11 777
📱  HP/WA : Vanessa : 0812 828 11 777
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi