Bimtek Bagi Bendahara Penerimaan agar Mampu Melaksanakan Tugasnya dengan Baik


BIMTEK BENDAHARA

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
  •  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

BIMTEK BENDAHARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakain bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tugas dan Tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah :

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan and then mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara. Bendahara Penerimaan adalah org yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan lalu mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara.

Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggungjawab kepada kuasa BUN (bendahara umum negara) dan secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang atau surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara dan Lembaga.

Seperti yang kita ketahui bahwa bendahara keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara .

BIMTEK BENDAHARA

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bimtek Bagi Bendahara Penerimaan agar Mampu Melaksanakan Tugasnya dengan Baik, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri danIPDN serta dari UNIVERSITAS, yangdiselenggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ),

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Hesti  :  0852 1556 1179
📱  HP/WA : Fadlan : 0852 1556 1189
Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

 

Bimtek Keuangan Bimtek Keuangan Bimtek Keuangan Bimtek KeuanganBimtek Keuangan Bimtek Keuangan

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi