BIMTEK BENDAHARA

BIMTEK BENDAHARA

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Badan Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP), adalah salah satu Institusi terdepan, yang memiliki kegiatan utama berupa riset, pelatihan, konsultasi dan pengembangan SDM dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Di bidang pelatihan, PDK-KP memiliki keunggulan kualitas dan pengalaman. PDK-KP juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelatihan berbasis ekonomi yang responsif terhadap perkembangan regulasi dan isu terkini di bidang peningkatan SDM.

Melalui surat ini kami mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk bergabung baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota/Provinsi, DPRD, BUMD, dan lembaga pemerintah lain yang tersebar di seluruh tanah air, dengan mengikuti pelatihan dalam format Bimtek/Diklat Bendahara berikut:

  1. Pembinaan Bendahara Pengeluaran OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemda;
  2. Tata Cara Penatausahaa dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya sesuai Permendagri Nomor 55 Tahun 2008;
  3. Bimtek Bendahara Tugas dan Wewenang KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran;
  4. Bimtek Bendahara Dengan Tema Tugas Bendahara Pengeluaran;
  5. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bendahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, 21 Tahun 2011, PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2014;
  6. Mekanisme dan Tata Cara Kerja serta Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai Permendagri 21/2011, Permendagri 55/2008 dan PP 71/2010 – Permendagri 64/2013;
  7. Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  8. Bimtek Bendahara Khusus bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu agar Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat Memahami dengan benar Tugas dan Wewenagnya;
  9. Bimtek Bagi Bendahara Penerimaan agar Mampu Melaksanakan Tugasnya dengan Baik;
  10. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggyungjawaban Bendahara OPD;

BIMTEK BENDAHARA

  1. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah;
  2. Sistem Administrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara;
  3. Pedoman Pegelolaan Keuangan dan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah (Pemotongan, Pemugutan, Penyetoran dan Pelaporan);
  4. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah;
  5. Meknisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD/KUASA BUD;
  6. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Bendahara Instansi dan Pelaporannya;
  7. Bimtek Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2013 tentang Perubahan Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
  9. Ketentuan Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak oleh Bendahara Pengeluaran OPD/Kuasa BUD Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-08/PJ/2014 dan SE/24/PJ/2014;
  10. Bimtek Bendahara Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara;
  11. Akuntansi Perkoperasian Bagi Bendahara Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2015;
  12. Peningkatan Kapasitas Aparatur Bagi Bendahara Pengeluaran OPD;
  13. Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  14. Tentang Penatausahaan Kas Dan Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran Secara Elektrik;

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Bendahara

Atas perhatiannya PDK-KP mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN MARET


Rabu - Kamis

06 - 07  Maret 2019


Rabu - Kamis

13 - 14  Maret 2019


Rabu - Kamis

20 - 21  Maret 2019


Rabu - Kamis

27 - 28  Maret 2019


Peserta dapat Request Tanggal, Materi dan Lokasi Bimtek

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN APRIL


Rabu - Kamis

03 - 04  April  2019


Rabu - Kamis

10 - 11  April  2019


Rabu - Kamis

17 - 18  April  2019


Rabu - Kamis

24 - 25  April  2019


Peserta dapat Request Tanggal, Materi dan Lokasi Bimtek

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN MEI


Rabu - Kamis

01 - 02  Mei  2019


Rabu - Kamis

08 - 09  Mei  2019


Rabu - Kamis

15 - 16  Mei  2019


Rabu - Kamis

22 - 23  Mei  2019


Rabu - Kamis

29 - 30  Mei  2019

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Arifin  :  0812 808 11 777
📱  HP/WA : Vanessa : 0812 828 11 777
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi