Bimtek Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Sesuai PP No 27 Tahun 2014

BIMTEK ASET DAERAH

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bagian Pengelola Aset Daerah, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempat

BIMTEK ASET DAERAH-BMD

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Mengatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMN/D, dan penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu.Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/D serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/D di penyediaan infrastruktur, Pengelolaan BMD diikuti pula dengan pengelolaan Keuangan berbasis Akuntansi, Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Standar Akutansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, Aset, Utang dan Ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basisyang ditetapkan dalam APBD.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri (PDK-PDN), menyampaikan kegiatan  – BIMTEK KEUANGAN – Bimtek Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Sesuai PP No 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013, dan juga menyelenggaraakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda,

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Hesti  :  0852 1556 1179
📱  HP/WA : Fadlan : 0852 1556 1189
Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

 

Bimtek Keuangan Bimtek Keuangan Bimtek Keuangan Bimtek KeuanganBimtek Keuangan Bimtek Keuangan